Kamis,22 Agustus 2019
  • SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

Sejarah JDIH Kabupaten Garut

Admin 2018-10-15 Profil

SEJARAH JDIH KABUPATEN GARUT

Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Garut sebagai anggota JDIHN dan sekaligus bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan JDIH di wilayah Kabupaten Garut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pengelolaan JDIH di Bagian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Subbagian JDIH.

Dalam tahap perkembangannya, Sub Bagian ini mengalami perubahan nomenklatur mulai dari Subbagian Dokumentasi Hukum, Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum serta kembali lagi menjadi Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Walaupun demikian, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pengelolaan JDIH masih berada di bawah tugas Subbagian ini. Hal tersebut terlihat dalam tugas dan fungsi Subbagian ini dalam beberapa Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut menetapkan nomenklatur Subbagian Dokumentasi Hukum. Berdasarkan Pasal 21 Perda dimaksud, Sub Bagian Dokumentasi Hukum, mempunyai tugas sebagai berikut :

  • mengumpulkan dan mensistematisasikan produk-produk hukum yang berhubungan dengan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
  • menyebarluaskan semua peraturan perundang-undangan yang diterima dan perlu segera diketahui oleh instansi pemerintahan daerah dan masyarakat;
  • melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  • menertibkan Lembaran Daerah dan mengatur penyebaran dokumentasi hukum;
  • menyelenggarakan ketatausahaan Bagian Hukum.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Garut dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut menetapkan nomenklatur Sub Bagian Dokumentasi Hukum. Berdasarkan Pasal 30 Perda dimaksud, Sub Bagian Dokumentasi Hukum, mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daerah, serta mengatur penyebaran dokumen hukum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:

  • melakukan dokumentasi dan publikasi hukum;
  • melaksanakan kodifikasi perundang-undangan dan menerbitkan Lembaran Daerah;
  • mengatur penyebaran dokumen hukum;
  • melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH);
  • melaksanakan kegiatan ketatausahaan Bagian Hukum;
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidangnya.

Ketiga, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) menetapkan nomenklatur Subbagian Dokumentasi Hukum. Adapun tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Dokumentasi Hukum tercantum dalam Pasal 17 Keputusan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut adalah melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, menerbitkan lembaran daerah, serta mengatur penyebaran dokumen hukum serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum;
  • pelaksanaan kodifikasi perundang-undangan dan menerbitkan Lembaran Daerah;
  • pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH);
  • pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Bagian Hukum;
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugasnya.

Keempat, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 23 Seri D) menetapkan nomenklatur Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Perubahan nomenklatur ini disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135).

Adapun tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tercantum dalam Pasal 16 Keputusan Bupati Garut Nomor 306 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut adalah mengumpulkan dan mengolah data jaringan dokumentasi informasi hukum dan pengkajian produk hukum daerah sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan penyelenggaraan jaringan, dokumentasi, publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, penyebaran dokumen dan informasi hukum serta ketatausahaan Bagian Hukum dan HAM serta mempunyai fungsi sebagai berikut;

  • pengumpulan dan pengolahan data jaringan dokumentasi informasi hukum;
  • penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi penyelenggaraan jaringan, dokumentasi, publikasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, penyebaran dokumen dan informasi hukum serta ketatausahaan Bagian Hukum dan HAM;
  • pengkajian produk-produk hukum daerah;
  • penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

Kelima, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut menetapkan Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum. Perubahan nomenklatur Sub Bagian JDIH menjadi Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum seperti kembali lagi ke nomenklatur sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor Nomor 91 Tahun tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yaitu Subbagian Dokumentasi Hukum. Hanya saja dalam Peraturan Daerah ini, ditambahkan dengan fungsi evaluasi.

Tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum dan HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 864 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum, diantaranya sebagai berikut :

  • menyimpan dan mengolah dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya;
  • melaksanakan penomoran terhadap peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan bersama kepala daerah, keputusan bupati dan keputusan bersama kepala daerah;
  • melaksanakan fasilitasi pengundangan peraturan perundang-undangan daerah ke dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah dan berita daerah;
  • menyiapkan bahan autentifikasi produk hukum daerah;
  • melaksanakan pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, terutama keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya melalui kegiatan harmonisasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal;
  • menyediakan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumen hukum lainnya;
  • melaksanakan kebijakan umum dan teknis pengelolaan dan pengembangan layanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Keenam, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016) serta Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Oranisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016) menetapkan nomenklatur Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum dan HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Nomor 45 Tahun 2016). Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, tugas Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, diantaranya sebagai berikut :

  • menyimpan dan mengolah  dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya;
  • melaksanakan penomoran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Bersama Kepala Daerah;
  • melaksanakan fasilitasi pengundangan peraturan perundang-undangan daerah kedalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah dan berita daerah;
  • melaksanakan penyusunan abstrak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  • menyiapkan bahan autentifikasi produk hukum daerah;
  • melaksanakan kajian hukum peraturan perundang-undangan;
  • melaksanakan evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, terutama keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya melalui kegiatan harmonisasi dan sikronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal;
  • melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah;menyediakan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumen hukum lainnya;
  • melaksanakan kebijakan umum dan teknis pengelolaan dan pengembangan layanan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;