Profil

TUPOKSI

Admin 2020-01-01 Profil

TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT

A. TUGAS :

     Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,pengoordinasian                     pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum           dan dokumentasi dan informasi.

B. FUNGSI :

     a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan                     informasi;

     b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta                      dokumentasi dan informasi;

     c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum                 serta dokumentasi dan informasi;

      d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi            dan informasi;

      e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan                          tugasnya.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA, BAGIAN HUKUM TERDIRI DARI 3 (TIGA) SUBBAGIAN, YAITU :

1. SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

   TUGAS :

   a. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;

   b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;

   c. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;

   d. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;

   e. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;

   f. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;

   g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah.

2. SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM

     TUGAS :

     a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

     b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagin unsur             pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

     c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;

     d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

     e. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); dan

     f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum.

3. SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

    TUGAS :

    a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan;

    b. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;

    c. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

    d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;

    e. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan  dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan                      lainnya;

    f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.